Pengertian Franchise (Waralaba) dan Hak Menggunakan Merk Dagang

0
467
Pengertian Franchise (Waralaba) dan Hak Menggunakan Merk Dagang
Franchise concept
I.   Pengertian Franchise atau Waralaba
Bisnis franchise atau waralaba makanan di Indonesia berkembang dengan cepat. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhannya adalah  ciri-ciri dari franchise itu sendiri , meningkatnya daya beli, tersedianya sumber daya dengan keahlian yang dibutuhkan, return on investment yang tinggi serta faktor internal seperti motivasi, kepribadian yang terbuka serta perubahan gaya hidup.[1]
Amerika melalui International Franchise Association (IFA) mendefinisikan franchise sebagai hubungan kontraktual antara franchisor dengan franchisee, di mana franchisor berkewajiban menjaga kepentingan secara kontinyu pada bidang usaha yang dijalankan oleh franchisee (Alon, 2006).[2] Pada awalnya, istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia.
Hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. kemudian franchise  coba di-Indonesia-kan dengan istilah “waralaba”.[3] Kata “waralaba” pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) sebagai padanan kata franchise. Amir karamoy menyatakan bahwa waralaba bukan terjemahan langsung konsep franchise. Dalam kontek bisnis, franchise berarti kebebasan untuk menjalankan usaha secara mandiri di wilayah tertentu.[4]
Waralaba berasal dari kata “wara” berarti lebih atau istimewa dan “laba” berarti untung. Jadi, waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa. Lebih lanjut Amir Karamoy menyatakan bahwa secara hukum waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atas keistimewaan untuk memasarkan suatu produk/jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba), yang diatur dalam suatu turan permainan tertentu.[5]
Selain itu secara khusus pengaturan mengenai waralaba di Indonesia dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba[6] dan
menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman[7] :
“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.
PH. Collin, dalam Law Dictionary mendefinisikan :
franchise sebagai “license to trade using a brand name and paying a royalty for it.” Dan franchising sebagai “act of selling a license to trade as a franchise”.
Definis tersebut menekankan pada pentingnya peran nama dagang dalam pemberian waralaba dengan imbalan royalti.[8] Sejalan namun agak berbeda, Franchise atau waralaba dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai :
A special previlege granted or sold, such a to use a name or to sell products or service.
In it simple terms, a Franchise is a license from owner of a trademark or trade name permitting another to sell a product or service under that name or mark.
More broadly stated, a Franchise has evolved into an elaborate agreement under which the Franchise undertakes to conduct a business or sell a product ar service in accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor, and the franchisor under takes to assist the franchisee thorugh advertising, promotion and other advisory services.
Rumusan tersebut diatas menunjukkan pada kita semua bahwa waralaba ternyata tidak juga mengandung unsur-unsusr sebgaimana yang diberikan lisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba tersebut dalam Blac’s Law Dictionary, waralaba menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang franchisor (pemberi waralaba), dimana pihak franchisee (penerima waralaba) berkewajiban untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba, dalam kaitannya dengn pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari pemberi waralaba, pemberi waralaba akan memberikan bantuan pemasaran, promosi, maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik.[9]
Pada kebanyakan sistem franchise, sesuatu yang dimiliki oleh franchisor yang kemudian diwaralabakan meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu: (a) merek dagang atau nama dagang, (b) sebuah format bisnis, yaitu sebuah sistem yang dicatat dalam manual operasi yang berisi elemen-elemen yang bersifat rahasia (confidential), (c) formula, resep rahasia, spesifikasi, desain gambar dan dokumen operasi, (d) hak cipta dan hak paten.[10]
 
II.   Hak Untuk Menggunakan Nama Dan Merek Dagang Dalam Kerjasama Waralaba Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Pengertian Merek Secara Umum
Dalam kerjasana franchise kita tidak akan terlepas dari merek dagang atau logo serta desain dari perusahaan yang bersangkutan. Merek dagang, logo dan desain perusahaan itu merupakan identitas dan ciri khas dari franchise itu. Franchisor akan memberikan hak memberikan hak penggunaan logo/desain/merek perusahaan kepada franchisee sehingga identitas serta penampilan bisnis franchisee akan sama dengan bisnis milik franchisor.[11]
Waralaba dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama sama dua jenis Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yaitu Merek (termasuk merek dagang, merek jasa dan indikasi asal) dan Rahasia Dagang. Hak pemanfaatan dan penggunaan kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam hal Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan hanyalah hak untuk menjual atau mendistribusikan produk barang atau jasa dengan menggunakan merek tertentu saja, yang tidak disertai dengan kewenangan dan atau tindakan untuk melakukan suatu hal tertentu baik dalam bentuk pengelolaan atau pengolahan lebih lanjut yang memberikan tambahan nilai pada produk barang yang dijual tersebut, maka hal yang demikian tidak jauh berbeda dari suatu bentuk pendistribusian barang.[12]
Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.[13]  Merek meliputi merek dagang dan merek jasa.[14] Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan/ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh beberapa orang, atau badan hukum.[15] Sedangkan yang dimaksud dengan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lainnya.[16]
UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek[17] menganut sistem konstitutif yang berarti suatu merek baru mendaftar perlindungan setelah didaftarkan. Karena itu, secara otomatis merek dari suatu bisnis franchise  tertentu yang tidak didaftarkan tidak akan mendapat perlindungan perlindungan hukum sehingga bisnis yang di franchise-kan menjadi rawan terhadap pelanggaran di bidang hukum hak milik intelektual.[18] Dalam UUM disebutkan, hak atas merek yaitu hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[19]

 


[1] Dewi Astuti, Kajian Bisnis Franchise Makanan Di Indonesia, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 7, No. 1, Maret  2005: 83-98, Hlm 83.
[2]Pidato disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar Sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Manajemen Pada Fakultas Ekonomi (Fe) Um, Kamis, 28 April 2011), Hlm 1.
[3] Dewi Astuti,  Loc Cit, Hlm 6-7.
[4] Johannes Ibrahim dan lindawaty Sewu, Op Cit, Hlm 119.
[5] Amir Karamoy, Sukse Usaha Lewat Waralaba, PT. Jurnalindo Aksara Grafika, Jakarta, 1996, Hlm 3.
[6] Lihat PP No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Pasal 1.
[7] Lihat PERMENDAGRI  2013, Pasal 1.
[8] Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001,  Hlm 7..
[9] Ibid.
[10] Camelia Malik, Implikasi Hukum Adanya Globalisasi Bisnis Franchise , Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14 Januari 2007: 97 – 11398, Hlm 101
[11] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Op Cit, Hlm143
[12] Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia,Fakultas Hukum Unissula, 2011, Hlm 575
[13] Adrian Sutedi, Op Cit, Hlm 91.
[14] Yusran Isnaini, Buku Pintar “Haki” Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 33.
[15] Adrian Sutedi, Loc Cit.
[16] Yusran Isnaini, Loc Cit.
[17] UU merek No.15 Tahun 2001 tentang merek selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UUM
[18] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Loc Cit.
[19] Yusrin Isnaini, Loc Cit, Hlm34

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here